Berkompetisi Dalam Keberadaban

Hari ini tanggal 7 Juli 2014, 2 hari sebelum hari pemungutan suara.
Hiruk-pikuk kampanye Pemilu sudah agak berkurang karena memasuki masa tenang, meski tidak demikian adanya di sosial media.
Hujat menghujat masih terjadi, demikian pula tuduh menuduh juga terus menderu di timeline. Masing-masing berargumen punya bukti, yang sebenarnya juga belum tentu bisa diverifikasi. Saya tak akan berkomentar soal kebenaran, kesahihan niat baik dan kemampuan para kandidat, saya tertarik utak-atik soal komunikasi saja.

Saya posting beberapa fakta di Path dan Twitter yang isinya kurang lebih begini;
Gerakan massif masyarakat selalu diberi nama Gerakan Rakyat, Tuntutan Rakyat, dan sejenisnya. Padahal tidak selalu demikian kenyataannya, karena hampir selalu ada kelompok elit, punya dana, perlu mengamankan kekuasaannya, yang ingin merubah sesuatu agar sesuai dengan kepentingannya.
Satu-satunya gerakan rakyat di Indonesia yang tidak disukai negeri kapitalis (dan kolonialis), namun tetap disusupi, adalah kemerdekaan Indonesia tahun 1945.
Gerakan rakyat tahun 1965 yang menumbangkan Orde Lama, didukung negara-negara Eropa Barat, Australia, dan Amerika Serikat. Bahkan banyak tulisan yang mengatakan badan intelejen negara-negara tersebut turut membantu dan mendanai kudeta terhadap Presiden Sukarno.
Gerakan rakyat tahun 1965 dicitrakan membawa harapan baru yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gerakan rakyat ini melahirkan rezim Orde Baru dibawah pimpinan Jenderal dan pahlawan perang Suharto, yang kini dihujat, dimaki, dan dimusuhi sebagai kenistaan. Sebuah citra yang berbanding terbalik daripada di masa awal kekuasaannya.
Tahun 1974, ada gerakan rakyat lagi, yang lagi-lagi dipelopori generasi muda dan cerdas Indonesia. Belakangan hari diuraikan bahwa itu dilatar-belakangi persaingan dua perwira tinggi TNI. Masing-masing menggerakan jaringannya, perseteruan kelompok masyarakat terjadi, korban berjatuhan, penangkapan tanpa pengadilan dilakukan, berbagai diskusi digelar, produser dan sutradaranya aman-aman saja.
Reformasi tahun 1998 merupakan gerakan rakyat yang hingga kini digaungkan dengan keras seakan seluruh masyarakat berhutang budi kepada para pelaku gerakan rakyat tersebut. Setelah Suharto dijungkalkan dari kepemimpinannya, diganti Habibie yang pertanggungjawabannya ditolak wakil rakyat yang kompak berusaha menghilangkan kekuasaan Orde Baru. Terpilihlah Gus Dur, Kiai yang lempang, keras, bicara apa adanya, dan sangat visionaris sehingga seringkali kebanyakan orang tak paham maksud Beliau. Gagasan-gagasan Beliau membuat banyak pihak khawatir, diciptakanlah kesalahan yang disiar-luaskan, plus dengan eksposur kelemahan Beliau (dengan mudah orang iba melihat Gus Dur yang buta harus dituntun jalannya, sehingga memaklumi keterbatasannya dalam memimpin pemerintahannya, sehingga dimaklumi kesalahannya, dan lebih baik diturunkan dari kursi kekuasaan dengan dasar iba, sehingga pendukungnya yang berjumlah jutaan tidak tersinggung). Orang-orang yang merongrong kekuasaan dan menurunkan Gus Dur adalah orang-orang yang mengangkatnya, dan mereka masih berada di belakang gerakan rakyat tahun 2014, dengan tokoh pujaan baru.
Produser dan sutradara yang membuat gerakan rakyat tahun 2014 masih orang-orang yang sama, dan mereka mendalami kesaktiannya membuatan gerakan rakyat dari para guru yang hadir di Orde Baru.
Hal yang menggembirakan adalah gerakan rakyat tahun 2014 terjadi di koridor aturan negeri ini, mengganti kekuasaan di masa Pemilihan Umum. Gerakan ini juga meminimalkan atribut kelompok, termasuk partai, meski tidak demikian di salah satu kandidat yang begitu yakin dengan kekuatannya.

Gerakan rakyat selalu dipersenjatai dengan amunisi hak asasi. Muncul dari kelompok independen yang seringkali didanai oleh yayasan di negara lain atau dari sumber dana tak jelas. Mesin tempurnya adalah media massa. Gerakan rakyat dari awal kemerdekaan juga memanfaatkan penguasaan media massa. Sebelum gerakan rakyat tahun 1998, penguasaan siaran radio menjadi utama. Tahun 1998, televisi dan radio menjadi juara peran utama dan peran pembantu utama. maka tahun 2014, setelah dirintis sejak tahun 2012, sosial media mengambil alih pemeran utama penyalur isyu, baru kemudian televisi dan radio. Media cetak selalu mendapat porsi khusus, meski tidak tampil di depan.

Pergerakan isyu melalui sosial media yang kemudian acapkali diwartakan oleh televisi dan radio, amat liar dan kerap dimaklumi bila kemudian akurasinya terbukti buruk. Karena kepemilikan dan redaksionalnya individu, maka sering muatannya subyektif. Namun demikian, silang menyilang informasi seperti ini memang amat seru dan diminati publik, apalagi dibumbui penulisan yang yang emosional, penuh drama, info akan segera merebak ke penjuru arah dan terkesan tak terkendali. Mirip-mirip dengan kesukaan masyarakat Indonesia terhadap film. Dramatis, seksi, sadis, seram, atau horor sekalian.

Media berita digital dan laman website yang kerap dianggap sebagai sumber berita membuat kesan sebagai pelegalisir info yang berkeliaran. Melalui akun sosial media mereka, info disuntikan ke dalam keriuhan peredaran informasi, sehingga membuat rambu-rambu lalu lintas informasi diabaikan.

Media berita dan banyak website komersial lainnya menangguk pendapatan dari penjualan ruang iklan, dan di sinilah potensi pengaruh pengarahan isyu bisa dilakukan. Tidak langsung memang, ada banyak cara melakukannya, termasuk dengan pendekatan pribadi. Sah? Tentu saja. Praktek tersebut sudah biasa dilakukan di negara lain, apalagi di negara kapitalis, yang banyak menghalalkan cara penguasaan apapun. Penguasaannya dilakukan dengan kapital. Media massa di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh Biro Iklan asal negara yang sepanjang sejarah moderen dikenal sebagai negara imperialis.

Salah satu kekuatan kekuasaan rejim Suharto selama 32 tahun adalah penguasaan komunikasi massa, termasuk menguasai jaringan media komunikasi. Kelompok terbesar ahli komunikasi yang dengan leluasa bereksperimen dan mengaplikasikan pengetahuannya adalah intelejen militer (dan kepolisian). Selain lebih dipercaya oleh penguasa, kelompok ini punya dana, sumber daya manusia, dan jaringan, disamping memang dimanfaatkan oleh penguasa.

Pihak lain yang amat fasih dalam mengemas pesan dan penyaluran isyu adalah negara-negara maju yang selama ini telah bereksperimen di negerinya sendiri dan di negeri orang melalui jaringan intelejennya yang menumpang di perusahaan-perusahaan mereka yang membuka perwakilan di berbagai negara. Banyak pihak yang sebenarnya mengetahui bahwa diantara ekspatriat di negeri kita ini adalah agen badan intelejen negaranya.

Di posting saya yang lain, saya tulis bahwa negara kapitalis yang gemar menguasai negeri lain, terutama sumber kekayaannya, selalu berusaha memegang kekuasaan tersebut. Sementara di sisi lain, di Indonesia selalu ada individu dan kelompok yang ambisinya memperkaya diri.

Menguasai media massa, jago mengemas pesan, punya banyak pengalaman, dan memiliki dana untuk menggerakan kekuasaan dan keahlian orang. Praktek gerakan rakyat di negeri lain berhasil menjatuhkan rejim penguasa, dan menghasilkan peran saudara, lalu menyisakan rakyat yang miskin, menderita, bodoh (karena proses pendidikan terganggu peperangan), dan berhutang. Uluran bantuan akan datang dari negeri kapitalis yang beberapa tahun belakangan ini tak bisa menggerakan uangnya di dalam negeri karena krisi ekonomi. Para pemilik modal dari negara tersebut ikut rombongan bantuan negara, memberikan utang kepada negara yang dilanda perang saudara. Sebagai pembayar utang, diberikan hak mengelola kekayaan alam negeri tersebut. Melalui bantuan pendidikan disusupi cara berpikir agar sesuai dan mendukung penguasaan negeri kapitalis. Media massa disesaki hiburan yang bermuatan pesan dan nilai yang disesuaikan kebutuhan penguasa kapital. Sementara itu, melalui manuver yang lain, rakyat di negara pelaku perang saudara tetap dibuat bersiteru, dengan tajuk yang tetap sama, hak asasi.

Indonesia berkali-kali dihantam dan dipancing ke arah yang sama. Kegelisahan yang diarahkan ke pecahnya perang saudara. Berkali-kali pula letupan itu terjadi. Isyu utamanya selalu sama, hak asasi dengan praktek keadilan sosial, dan berwujud kemakmuran yang merata. Bencana sosial yang memakan korban jiwa diletup oleh berbagai isyu, ekonomi sosial, agama, suku dan lain-lain.

Hebatnya, negeri ini walau guncang ke sana kemari, mirip dihantam bencana alam, namun hingga kini harga mati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap berdiri. NKRI tetap bertahan karena penguasa, dalam hal ini Presiden dan perangkat pemerintahannya, rakyat yang punya toleransi tinggi, dan militer beserta kepolisian yang menjaga ketertiban dan keamanan. Perekat dari ketiga unsur itu adalah tanah air dan kebangsaan. Tiap kali perlu ada upaya melapisi perekat itu dengan pesan melalui media massa, termasuk sosial media. Masyarakat Indonesia juga perlu acara yang mempersatukan dan mengekspresikan rasa untuk kemudian disebarluaskan.

Penguasaan peredaran informasi bagaikan perang. Sejarah Nusantara telah mewariskan fakta bangsa kita kalah dalam modal dana, meski negeri ini kaya aset alam. Tapi kita punya aset manusia dengan spirit persatuan dan kemerdekaan yang kuat. Perlawanan sesungguhnya adalah melawan kolonialisme moderen yang dilakukan negeri kapitalis-kolonialis. Itu hanya dapat dilakukan jika kita belajar, bekerja keras, bersatu dalam gotong royong, bukan melawan dengan permusuhan. Berkompetisi dalam keberadaban.

Sembari kita sebagai rakyat mengawasi penegakan kejujuran dalam pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu, kita bisa menyebarkan virus kebangsaan, belajar, kerja keras, dan gotong royong, melalui akses media massa yang kita miliki untuk berkompetisi dalam keberadaban.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s